Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 12 (dua belas) rancangan peraturan perundang-undangan dari 5 Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (10/7).

12 rancangan peraturan yang dibahas dalam rapat ini meliputi Ranperda Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Pertanggungjawaban APBD T.A 2024; Ranperbup Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD T.A 2024; Ranperbup Kabupaten Minahasa Tenggara tentang RKPD Tahun 2026; Ranperda Kota Manado tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Rapat Harmonisasi Ranperwal Kotamobagu ttg Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Ranperwal Kota Tomohon tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Ranperwal Tomohon Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri; Ranperda Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pertanggungjawaban APBD 2024; Ranperbup Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024; Ranperwal Kota Manado tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota No 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025; Ranperbup Kabupaten Kepulauan Sitaro tentang Susunan Tugas dan Fungsi serta Kedudukan Perangkat Daerah; Ranperda Walikota Tomohon tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah.

Rapat dihadiri oleh tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulut serta perangkat daerah terkait sebagai pemrakarsa. Selama proses berlangsung, dilakukan pembahasan terhadap substansi dan struktur redaksional dari masing-masing rancangan, termasuk sinkronisasi dengan ketentuan hukum sektoral dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rancangan peraturan dapat segera difinalisasi dan ditetapkan sesuai prosedur, serta menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

MANADO - Setelah digelar entry meeting dan audit ketaatan atas Tugas Fungsi Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada serta Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Perda dan Perkada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara pada Senin lalu, kini Kantor Wilayah Kementerian Hukum menutup rangkaian audit dalam exit meeting, (10/7).

Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemenkum, Iqbal Albert Husin dalam kesempatan tersebut menyampaikan serangkaian hasil audit yang digelar selama melaksanakan penugasan di Kanwil. Bersama tim Itjen, Iqbal menyampaikan serangkaian hasil pengamatan awal serta catatan dan saran perbaikan administratif maupun substantif yang ditemukan selama audit berlangsung. Seluruh catatan tersebut akan dirumuskan dalam laporan akhir sebagai bahan tindak lanjut untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas ke depan.

"Catatan dan saran perbaikan yang telah diformulasikan kepada Bapak Ibu, silakan dibaca ulang dan hasil dari pemeriksaan ini akan kami sampaikan ke Direktorat Jenderal Perundang-undangan sebagai masukan kepada Ditjen PP," ujar Iqbal.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kakanwil ini, Kakanwil Kurniaman Telaumbanua mengucapkan terimakasih atas audit yang telah dilaksanakan selama empat hari oleh Tim Itjen. "Atas nama Kanwil Kemenkum Sulut, kami menyampaikan apresiasi atas kerja keras teman-teman Itjen. Ini adalah masukan bagi kita semua secara organisasi untuk semakin meningkatkan kualitas produk hukum daerah," terang Kurniaman.

Kurniaman berharap, dalam hal pengharmonisasian yang berskala nasional, seluruh Kantor Wilayah melaksanakan standar yang sama. "Harapan kami Tim Itjen melaporkan secara utuh kepada Ditjen PP, dan kami akan sampaikan pula seluruh tanggapan kami nantinya ke Ditjen PP, termasuk mengenai SOP," sambung Kurniaman.

Lebih lanjut, Kurniaman menyampaikan bahwa rangkaian audit ini bukan hanya masukan, tapi menjadi koreksi bagi pengampu Kanwil. "Beri kami kesempatan untuk menanggapi,untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah, mana yang perlu diperhalus, mana yang harus dipertajam," ungkap Kurniaman.

 Dalam kesempatan tersebut, Tim Itjen turut memberikan alternatif dalam percepatan tanggapan yang harus diserahkan secepatnya kepada Tim Itjen.

Manado (10/07) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menggelar kegiatan Bakti Sosial bertajuk “Kemenkum Peduli Tahun 2025” sebagai bagian dari Rangkaian Peringatan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025 yang mengusung tema “80 Tahun Pengayoman : Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan”.

Bertempat di Lapangan Kantor Wilayah, kegiatan bakti sosial ini melibatkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kurniaman Telaumbanua yang membagikan paket sembako kepada warga sekitar Kantor Wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah kita terima selama ini. “Kegiatan Bakti Sosial jnj sebagai bentuk tanda kasih Kementerian Hukum Republik Indonesia khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara kepada masyarakat sekitar dalam rangka peringatan Hari Pengayoman ke-80,” ucap Kurniaman.

Selanjutnya Kakanwil menyampaikan bahwa Kementerian Hukum tidak hanya bergerak untuk mereformasi hukum, mendukung penegakan hukum, membentuk undang-undangan tetapi kita juga ingin berbagi dengan masyarakat.

“Jangan dilihat seberapa besar apa yang kami berikan, tapi lihatlah itu sebagai bentuk ketulusan dan persaudaraan,” pungkas Kurniaman menutup sambutannya.

Manado – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) mengikuti rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum secara virtual. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyukseskan program unggulan DJKI tahun 2025, yakni Penetapan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) sebagai bagian dari target kinerja Kanwil, Rabu (9/7).

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI). Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya partisipasi aktif kantor wilayah(kanwil) dalam mengusulkan dan mengembangkan kawasan-kawasan potensial berbasis KI.

Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya, Rizky Harit Maulana, melalui pemaparannya menyampaikan maksud utama dari program KBKI adalah mendorong pengembangan potensi daerah berbasis kekayaan intelektual serta menjadikan KI sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Sementara itu, tujuannya meliputi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelindungan KI, dorongan terhadap pendaftaran kolektif KI, dan pembentukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah

Penetapan KBKI tahun 2025 terbagi dalam dua kategori, yakni Kawasan Karya Cipta (KKC) dan Kawasan Desain Industri (KDI). Setiap Kanwil diminta untuk mengajukan usulan dengan syarat-syarat tertentu, seperti pencatatan hak cipta atau sertifikat desain industri, dokumentasi foto, dan laporan pengusulan kawasan. Nama kawasan yang dapat diusulkan pun cukup fleksibel, mencakup desa, festival, bangunan, atau entitas lain yang terbuka untuk umum.

DJKI juga menyediakan tautan pengajuan melalui formulir daring untuk memudahkan proses seleksi dan verifikasi usulan kawasan. Nantinya, kawasan yang terpilih akan menerima Piagam Penetapan dari Menteri Hukum sebagai KBKI tahun 2025.

MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) perumusan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2025, Rabu (9/7).

Acara FGD ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), Kurniaman Telaumbanua. Dalam sambutannya, Kurniaman menekankan pentingnya evaluasi terhadap produk hukum daerah agar selaras dengan norma hukum nasional dan kebutuhan masyarakat.

"Produk hukum daerah harus mampu memberikan kepastian hukum, berpihak pada kepentingan masyarakat, dan dapat diimplementasikan secara efektif," pesan Kurniaman. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dalam memperkuat reformasi hukum nasional.

Rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini akan mencakup aspek regulatif, seperti pencabutan, penggantian, atau perubahan terhadap perda yang dinilai tidak sesuai. Selain itu, terdapat pula rekomendasi yang bersifat non-regulatif, seperti upaya peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum.

Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah tahun ini mengangkat tema Swasembada Pangan, dengan objek evaluasi mencakup lima peraturan daerah dari lima kabupaten/kota, yaitu:Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kota Kotamobagu.

Evaluasi dilakukan menggunakan enam dimensi penilaian, yakni: Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan, Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum, dan Dimensi Efektivitas.

Kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi Rangkuman hasil Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025 oleh Zendy Wantania, Analis Hukum Kanwil Sulut, dan dilanjutkan penyampaian materi oleh Analis Hukum Ahli Madya, Dwi Agustin Kurniasih, sebagai narasumber. Diakhir kegiatan Dwi menambahkan bahwa peraturan perundang-undagan yang ideal harus memberikan rasa adil dan mendukung masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku instansi pembina, Bagian Hukum dari lima kabupaten/kota Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kota Kotamobagu secara virtual. Turut hadir di ruang rapat Kakanwil, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Reba Paputungan dan Analis Hukum Kanwil.